Keadilanrakyatnews.com – Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia resmi membuka pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Peresmian tersebut menandai pembentukan lembaga yang diarahkan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” kata Prabowo.
Nama Dewan Nasional Keuangan Inklusif Diubah
Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan disebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2026.
Dalam proses tersebut, nama Dewan Nasional Keuangan Inklusif diubah menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan atas persetujuan Presiden Prabowo.
Baca juga
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perubahan nama tersebut mencerminkan perluasan orientasi kebijakan. Fokusnya tidak lagi hanya pada perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga pada upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Menurut Airlangga, keluarga merupakan unit ekonomi terkecil di masyarakat yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.
“Jadi kalau kita bicara ekonomi makro yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga, ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga. Ini yang oleh Bapak Presiden dimonitor dengan program ini,” kata Airlangga.
Prabowo Pimpin Dewan, Airlangga Jadi Ketua Harian
Airlangga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo akan memimpin langsung Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Sementara itu, Airlangga mendapat tugas sebagai ketua harian.
Adapun posisi wakil ketua harian diisi oleh sejumlah pejabat, yaitu:
- Friderica Widyasari Dewi, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Destry Damayanti, Gubernur Bank Indonesia.
- Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
- Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.
Selain jajaran pimpinan tersebut, sejumlah menteri juga akan menjadi anggota Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.
“Dan sebagian menteri menjadi anggota, Bapak Presiden,” ujar Airlangga.
Fokus pada Akses Keuangan dan Kesejahteraan Keluarga
Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat akses keuangan masyarakat. Melalui lembaga ini, kebijakan keuangan diharapkan tidak hanya memperluas akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memberikan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga.
Dengan pendekatan yang berfokus pada keluarga, pemerintah menempatkan kondisi ekonomi rumah tangga sebagai salah satu perhatian dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Susunan kepemimpinan dan arah kebijakan dewan ini menjadi bagian penting dari upaya koordinasi pemerintah untuk mendorong akses keuangan yang lebih luas dan mendukung kesejahteraan masyarakat. (RED)