Keadilanrakyat.news.com, Jakarta – Pemerintah berencana memperluas digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos), salah satunya melalui penyediaan telepon genggam atau HP yang dilengkapi rekening digital. Rencana tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Hashim menyebut, ponsel dan rekening digital tersebut nantinya dapat digunakan masyarakat untuk menerima bantuan pemerintah secara langsung. Dengan skema itu, penyaluran bantuan diharapkan tidak lagi bergantung pada uang tunai secara fisik.
“Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam dengan rekening digital,” ujar Hashim dalam forum yang berlangsung di Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place.
Namun, hingga 16 Oktober 2026, rencana pembagian HP gratis itu belum ditetapkan sebagai program resmi yang siap dilaksanakan. Pemerintah belum mengumumkan jadwal pembagian, anggaran pengadaan perangkat, maupun kriteria penerima.
Baca juga
Rencana Penyaluran Bansos lewat Rekening Digital
Hashim menjelaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial merupakan bagian dari upaya pemerintah mengubah mekanisme penyaluran bantuan kepada masyarakat. Melalui sistem tersebut, dana bantuan direncanakan dikirim langsung oleh Kementerian Keuangan ke rekening digital masing-masing penerima. Rekening itu nantinya dapat diakses melalui ponsel yang disediakan pemerintah.
“Semua bantuan tunai tidak lagi dalam bentuk tunai, tetapi akan dikirim oleh Kementerian Keuangan langsung kepada masyarakat melalui ponsel mereka,” kata Hashim.
Menurutnya, penggunaan rekening digital diharapkan membuat penyaluran bantuan lebih terintegrasi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Meski demikian, rincian mengenai perubahan mekanisme penyaluran bansos, termasuk waktu penerapan dan jenis bantuan yang akan menggunakan sistem tersebut, masih perlu menunggu penjelasan resmi pemerintah.
BRI dan BSI Ditugaskan Buka Rekening Gratis
Selain mengungkapkan rencana pembagian ponsel, Hashim menyebut pemerintah telah menugaskan dua bank milik negara, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk menyediakan rekening bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan.
Langkah tersebut ditujukan untuk menjangkau masyarakat yang selama ini belum masuk dalam sistem keuangan formal. Hashim mengacu pada data Bank Dunia yang disebutnya menunjukkan sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening perbankan.
“Saya menghadiri rapat kabinet di mana diputuskan bahwa dua bank, Bank Syariah Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia, telah diberi tugas untuk memberikan akun atau rekening bank kepada 30 persen penduduk Indonesia,” ungkapnya.