Keadilanrakyatnews.com – Pemerintah tengah membahas rencana memperluas cakupan bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga kelompok ekonomi menengah bawah. Dalam rencana tersebut, masyarakat yang masuk kategori desil 1 sampai 8 berpeluang memperoleh bantuan pembayaran iuran melalui program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Perluasan kepesertaan ini ditargetkan dapat dimulai pada 2027 atau paling lambat 2028. Namun, kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan sebagai keputusan final.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang dikenal dengan sapaan Gus Ipul, menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyimulasikan sejumlah alternatif pembiayaan. Pembahasan terutama menyangkut pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Jika rencana tersebut terealisasi, bantuan iuran diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan tanpa menambah beban pembayaran kepesertaan bagi kelompok yang membutuhkan.
Baca juga
Dua Alternatif Skema Pembiayaan Iuran BPJS Kesehatan
Dalam pembahasan pemerintah, terdapat dua alternatif mekanisme pembiayaan yang sedang dikaji. Perbedaan utamanya terletak pada kelompok desil yang menjadi sasaran serta pembagian tanggung jawab anggaran antara pemerintah pusat dan daerah.
1. Skema pertama: pembiayaan dibagi berdasarkan kelompok desil
Alternatif pertama membagi tanggung jawab pembiayaan berdasarkan tingkat desil kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kelompok sasaran masing-masing.
- Desil 1–4: iuran direncanakan ditanggung pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Desil 5–6: pembiayaan direncanakan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota melalui APBD.
- Desil 7–8: bantuan direncanakan berasal dari pemerintah provinsi melalui anggaran daerah.
Melalui pola ini, tanggung jawab pembiayaan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga akan terlibat sesuai kelompok masyarakat yang menjadi sasaran bantuan.
2. Skema kedua: bantuan difokuskan untuk desil 1–6
Alternatif berikutnya memiliki cakupan sasaran yang lebih terbatas, yakni masyarakat pada desil 1 hingga 6. Dalam skema ini, pembiayaan tetap melibatkan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten atau kota, dan pemerintah provinsi.
Besaran maupun pembagian tanggung jawab anggaran akan mengikuti kesepakatan yang nantinya ditetapkan. Karena masih berupa simulasi, belum ada ketentuan final mengenai mekanisme pelaksanaannya.
Gus Ipul menegaskan bahwa kedua alternatif tersebut masih dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memilih skema yang akan diterapkan.
Kemampuan Anggaran Daerah Jadi Pertimbangan
Salah satu hal yang perlu diperhitungkan dalam perluasan bantuan iuran adalah kemampuan keuangan pemerintah daerah. Keterlibatan provinsi serta kabupaten dan kota membutuhkan dukungan anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi fiskal masing-masing wilayah.
Pemerintah ingin memastikan program bantuan dapat berjalan secara berkelanjutan. Karena itu, pembagian tanggung jawab antara pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam pembahasan kebijakan.
Skema pembiayaan yang disusun nantinya diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai sumber anggaran sekaligus mencegah beban yang terlalu besar bagi keuangan daerah.
Bagaimana Nasib Masyarakat Desil 9 dan 10?
Dalam rancangan yang sedang dibahas, masyarakat yang masuk kategori desil 9 dan 10 diproyeksikan tetap membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri.
Dengan demikian, perluasan bantuan iuran tidak direncanakan untuk mencakup seluruh kelompok desil. Sasaran utamanya adalah masyarakat yang dinilai membutuhkan dukungan pembiayaan jaminan kesehatan.
Iuran Pekerja yang Dibayar Perusahaan Tidak Dialihkan
Rencana perluasan bantuan tersebut juga tidak dimaksudkan untuk menggantikan kewajiban perusahaan terhadap jaminan kesehatan pekerjanya.
Pekerja yang iuran BPJS Kesehatannya selama ini menjadi tanggung jawab perusahaan tetap berada dalam skema pembiayaan tersebut. Artinya, kewajiban pemberi kerja tidak akan dialihkan kepada pemerintah melalui rencana perluasan PBI-JK ini.
Pemerintah mengarahkan bantuan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pembayaran iuran, bukan untuk mengambil alih kewajiban perusahaan dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi pekerja.
Kapan Bantuan Iuran BPJS Kesehatan Desil 1–8 Berlaku?
Perluasan bantuan iuran BPJS Kesehatan tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada 2027 atau paling lambat 2028. Meski demikian, waktu pelaksanaan masih bergantung pada hasil pembahasan dan keputusan pemerintah mengenai skema pembiayaannya.
Hingga keputusan resmi ditetapkan, masyarakat sebaiknya tidak menganggap bahwa seluruh warga desil 1 sampai 8 otomatis sudah memperoleh pembebasan iuran. Rencana tersebut masih dalam proses penyusunan, termasuk penentuan pembagian anggaran antara pemerintah pusat dan daerah.
Pengkajian BPJS Kesehatan Gratis untuk Desil 1–8
Pemerintah sedang mengkaji perluasan bantuan iuran BPJS Kesehatan melalui PBI-JK hingga kelompok desil 8. Ada dua alternatif yang dibahas, yaitu pembagian pembiayaan untuk desil 1–8 berdasarkan tanggung jawab pusat dan daerah, serta skema yang difokuskan pada desil 1–6.
Rencana ini ditargetkan berjalan mulai 2027 atau paling lambat 2028. Namun, mekanisme pembiayaan dan cakupan penerimanya belum menjadi keputusan final. Masyarakat perlu menunggu pengumuman resmi pemerintah sebelum menjadikan rencana tersebut sebagai dasar perubahan status atau pembayaran kepesertaan BPJS Kesehatan. (*)
