Keadilanrakyatnews.com – Daerah Sulawesi Selatan akan mendapat pengakuan penting dalam peringatan Hari Pahlawan 2026. Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Jusuf Amir atau yang lebih dikenal sebagai Jenderal M Jusuf dijadwalkan menerima gelar Pahlawan Nasional dari Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 10 November 2026.
Tokoh kelahiran Kabupaten Bone tersebut akan dianugerahi gelar dalam upacara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Presiden Prabowo dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara.
Informasi mengenai rencana penganugerahan itu tercantum dalam surat pemberitahuan Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial tertanggal 6 November 2026. Surat tersebut menindaklanjuti pemberitahuan dari Sekretaris Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, pada 5 November 2026.
Ahli Waris Diundang Menghadiri Upacara di Istana Negara
Dalam rangkaian persiapan acara, Kementerian Sosial telah meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Sosial untuk menyiapkan perwakilan keluarga almarhum Jenderal M Jusuf.
Baca juga
Perwakilan yang diminta terdiri atas satu orang ahli waris dan satu orang pendamping ahli waris. Keduanya dijadwalkan menghadiri langsung prosesi penganugerahan di Istana Negara, Jakarta.
Surat pemberitahuan tersebut menyebutkan bahwa ahli waris dan pendamping diharapkan sudah berada di Jakarta pada Minggu, 8 November 2026, sebelum upacara penganugerahan digelar pada Hari Pahlawan.
Profil Jenderal M Jusuf, Putra Daerah Asal Kabupaten Bone
Jenderal M Jusuf memiliki nama lengkap Andi Muhammad Jusuf Amir. Ia lahir di Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada 23 Juni 1928. Perjalanan hidupnya diwarnai pengabdian panjang di bidang militer dan pemerintahan Indonesia.
Sebelum menduduki jabatan penting di tingkat nasional, M Jusuf pernah memimpin Kodam XIV/Hasanuddin di Makassar pada periode 1960–1964. Setelah itu, ia dipercaya mengemban tugas sebagai Menteri Perindustrian selama 1964–1974.
Pernah Menjabat Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan
Karier M Jusuf berlanjut ke sejumlah posisi strategis pemerintahan. Pada periode 1978–1983, ia menjabat Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan.
Selama bertugas di lingkungan militer, ia dikenal memiliki perhatian terhadap kesejahteraan prajurit. Kedekatannya dengan anggota di bawah kepemimpinannya membuat M Jusuf mendapat julukan Panglima Para Prajurit.
Pengabdiannya tidak berhenti setelah meninggalkan jajaran militer dan pemerintahan. M Jusuf kemudian dipercaya memimpin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama dua periode, yakni 1983 hingga 1993.