Keadilanrakyatnews.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik dan mengambil sumpah atau janji 368 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pelantikan berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (14/10/2026), dan 282 di antaranya adalah tenaga pendidik atau guru.
Pelantikan itu disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kompetensi aparatur sipil negara (ASN) sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pejabat yang dilantik mencakup 16 jenis jabatan fungsional yang tersebar di 13 perangkat daerah.
Pramono Apresiasi Guru yang Baru Dilantik
Dalam sambutannya, Pramono menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fokus pembangunan Jakarta. Menurutnya, guru memiliki peran strategis dalam membangun generasi berkualitas sekaligus memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan yang lebih baik.
Ia menyampaikan terima kasih kepada para guru fungsional yang baru dilantik. Pramono menilai peningkatan kualitas pendidikan turut mendukung posisi Jakarta sebagai kota dengan perkembangan pendidikan yang kian baik.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada para guru, terutama guru fungsional yang baru dilantik hari ini. Karena Jakarta yang selama ini tidak pernah menjadi kota pelajar nomor satu, sekarang Jakarta menjadi kota pelajar nomor satu di seluruh Indonesia,” ujar Pramono, dikutip dari siaran pers Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga
Guru Diminta Pastikan Sekolah Aman dan Nyaman
Selain mendorong kualitas pembelajaran, Pramono mengingatkan para guru agar memastikan lingkungan sekolah aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Ia menekankan pentingnya pencegahan berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk perundungan (bullying) dan pelecehan seksual.
Menurut Pramono, sekolah tidak hanya menjadi tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga ruang yang mendukung tumbuh kembang siswa secara optimal. Peran guru pun tidak terbatas pada penyampaian materi. Guru juga bertanggung jawab membangun karakter, menanamkan nilai positif, dan menciptakan suasana belajar yang mendukung perkembangan siswa.
Pendidikan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akses pendidikan yang kian baik diharapkan membuka peluang bagi keluarga kurang mampu untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonominya.
Program Pendidikan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah
Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, Pemprov DKI Jakarta menjalankan sejumlah program yang berkaitan dengan perbaikan sarana pendidikan dan perluasan akses bantuan. Program yang disebutkan meliputi:
- Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus;
- Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU);
- Sekolah Rakyat;
- penyiapan Beasiswa LPDP Jakarta.
Dari sisi infrastruktur, Pemprov DKI juga merehabilitasi gedung sekolah. Berdasarkan siaran pers, dari 19 gedung sekolah yang menjadi target rehabilitasi, 18 gedung sudah selesai dikerjakan dan satu gedung masih dalam proses pengerjaan. Pembenahan fasilitas ini diharapkan menunjang kegiatan belajar mengajar bagi siswa dan tenaga pendidik.
Pramono: Jabatan Adalah Amanah dan Ujian
Pramono juga mengingatkan seluruh pejabat fungsional yang baru dilantik agar bekerja secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa jabatan ASN bukan sekadar posisi dalam struktur pemerintahan, melainkan amanah yang harus dijalankan sesuai ketentuan dan memberi manfaat bagi masyarakat serta organisasi.
“Jabatan itu amanah dan sekaligus ujian. Kesempatan ini gunakanlah sebaik-baiknya. Saya berharap jabatan yang disandang bisa memberikan manfaat bagi orang banyak dan organisasi,” tegasnya.
Profesionalisme aparatur dinilai penting agar pelayanan publik berlangsung efektif, transparan, dan akuntabel. Penguatan kompetensi juga diperlukan agar setiap pejabat mampu menjalankan fungsi sesuai bidang keahliannya. Dengan begitu, pelantikan ini diharapkan tidak berhenti pada pengisian jabatan, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas kerja di lingkungan Pemprov DKI.
Pusat Penilaian Kompetensi BKD DKI Raih Akreditasi 95,06
Dalam kesempatan yang sama, Pramono mengapresiasi capaian Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta yang memperoleh nilai akreditasi 95,06 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI. Menurut siaran pers, nilai itu menjadi yang tertinggi di antara instansi peserta penilaian Batch II.
Pramono menilai capaian tersebut lahir dari kerja sama, manajemen yang lebih teratur, dan kontribusi berbagai pihak di jajaran pemerintah daerah.
“Ini tidak mungkin kita dapatkan tanpa kerja keras, kebersamaan, manajemen yang lebih teratur, dan kontribusi seluruh ASN,” tuturnya.
Capaian itu diharapkan mendorong ASN untuk terus meningkatkan kemampuan, menjaga integritas, dan memperkuat akuntabilitas. Penilaian kompetensi juga dinilai penting agar pengelolaan SDM lebih terarah sesuai kebutuhan organisasi dan tuntutan pelayanan publik.
IPM Jakarta Disebut Capai 85,05
Pramono juga menyinggung capaian pembangunan manusia di Jakarta. Ia menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta mencapai 85,05 dan berada di posisi tertinggi secara nasional. IPM merupakan indikator yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Meski begitu, peningkatan kualitas pembangunan manusia tetap membutuhkan kebijakan yang berkelanjutan dan program yang tepat sasaran. Penguatan kualitas tenaga pendidik, perbaikan fasilitas sekolah, perluasan akses bantuan pendidikan, dan peningkatan profesionalisme ASN menjadi aspek yang berkaitan dengan upaya tersebut. (*)
