Keadilanrakyatnews.com – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar pada Senin, 9 November 2026, membawa kebahagiaan tersendiri bagi puluhan keluarga. Sekitar 30 bayi tercatat lahir di sejumlah rumah sakit di Makassar pada momentum tersebut. Pemerintah Kota Makassar pun memfasilitasi penerbitan akta kelahiran dan pembaruan Kartu Keluarga (KK) bagi bayi-bayi tersebut.
Program ini menjadi bentuk pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan sejak awal kehidupan anak. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara simbolis menyerahkan dokumen kependudukan kepada bayi yang lahir bertepatan dengan hari jadi kota.
Dalam kegiatan tersebut, Munafri mengunjungi tiga bayi yang baru dilahirkan di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Sentosa. Kunjungan itu sekaligus menunjukkan upaya pemerintah menghadirkan layanan publik langsung di fasilitas kesehatan, sehingga keluarga tidak harus mengurus seluruh dokumen secara mandiri ke kantor pemerintahan.
30 Bayi Mendapat Fasilitasi Dokumen Kependudukan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar, M Hatim, menyampaikan bahwa penerbitan akta kelahiran dan pembaruan KK tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kota kepada anak-anak yang lahir pada peringatan HUT Makassar.
Baca juga
Hingga Senin siang, jumlah bayi yang tercatat lahir dalam momentum tersebut mencapai sekitar 30 orang. Mereka tersebar di sejumlah rumah sakit di Kota Makassar dan mendapatkan fasilitasi pengurusan dokumen kependudukan.
Pelayanan ini berjalan melalui koordinasi petugas Dukcapil dengan pihak rumah sakit. Dengan pola tersebut, proses pengurusan dapat dimulai dari fasilitas kesehatan tempat persalinan berlangsung, tanpa mengharuskan orang tua datang langsung ke kantor Dukcapil.
Meski demikian, penerbitan dokumen tetap mengikuti ketentuan administrasi kependudukan yang berlaku. M Hatim menjelaskan bahwa layanan tersebut juga memperhatikan persyaratan administrasi, termasuk ketentuan bagi bayi yang orang tuanya tercatat sebagai warga Kota Makassar.
Munafri: Setiap Anak Harus Memiliki Identitas Sejak Lahir
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa pencatatan identitas anak sejak lahir merupakan bagian penting dari pemenuhan hak administrasi sekaligus penguatan data kependudukan daerah.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap anak yang lahir di Makassar tercatat dalam sistem kependudukan. Data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar untuk memperkirakan kebutuhan masyarakat dan menyusun kebijakan pembangunan.
“Tidak boleh ada satu pun anak yang lahir di Kota Makassar tanpa identitas. Supaya kita bisa mencatat kebutuhan-kebutuhannya dan memasukkannya dalam kalkulasi pertumbuhan penduduk,” tegas Munafri.
Ia menjelaskan, data penduduk yang akurat membantu pemerintah menghitung kebutuhan fasilitas umum. Perencanaan tersebut mencakup penyediaan sekolah, layanan kesehatan, tenaga medis, hingga tenaga pengajar sesuai perkembangan jumlah penduduk.
Pertumbuhan Penduduk Harus Diikuti Ketersediaan Fasilitas Publik
Munafri mencontohkan perkembangan kawasan permukiman di Kecamatan Tamalate dan wilayah Barombong. Pertumbuhan penduduk di kawasan tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dasar agar pelayanan kepada warga tetap memadai.
Sejumlah fasilitas yang perlu diperhitungkan antara lain puskesmas, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Pemerintah membutuhkan data kependudukan yang valid agar pembangunan fasilitas tersebut dapat direncanakan sesuai kebutuhan di lapangan.
Karena itu, pencatatan kelahiran bukan sekadar urusan penerbitan dokumen. Data setiap penduduk baru juga berperan dalam membantu pemerintah memahami perubahan jumlah dan persebaran penduduk di berbagai wilayah kota.
Dukcapil dan Fasilitas Kesehatan Perluas Kerja Sama
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr Nursaidah Sirajuddin, mengatakan kolaborasi antara Dukcapil dan fasilitas kesehatan telah dibangun melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).
Kerja sama tersebut melibatkan sejumlah rumah sakit dan puskesmas yang menyediakan layanan persalinan. Melalui kolaborasi ini, keluarga diharapkan lebih mudah mengurus dokumen kependudukan anak sejak berada di fasilitas kesehatan.
Nursaidah berharap cakupan kerja sama dapat diperluas ke lebih banyak fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit umum dan 19 puskesmas yang memiliki layanan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
Dari 19 puskesmas tersebut, sekitar enam unit telah menjalin kerja sama. Pemerintah berharap kemitraan yang sudah berjalan dapat terus dimaksimalkan dan diperluas agar layanan administrasi kependudukan semakin mudah dijangkau masyarakat.
“Harapan kami ke depan seluruh layanan kesehatan bisa bekerja sama, tidak hanya RS Ibu dan Anak,” harapnya.
Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Sistem Jemput Bola
Program fasilitasi akta kelahiran dan pembaruan KK ini mencerminkan pendekatan pelayanan yang lebih proaktif. Pemerintah tidak hanya menunggu warga datang ke kantor, tetapi berupaya mendekatkan layanan melalui koordinasi dengan rumah sakit dan puskesmas.
Munafri menilai pola tersebut perlu terus dikembangkan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat ditangani secara cepat dan tepat sasaran. Kehadiran petugas dalam proses pelayanan di fasilitas kesehatan diharapkan mengurangi beban keluarga, terutama orang tua yang baru saja menyambut kelahiran anak.
Melalui kolaborasi Dukcapil dan Dinas Kesehatan, Pemkot Makassar berharap pencatatan identitas anak dapat dilakukan lebih mudah sejak hari pertama kehidupan. Upaya ini sekaligus mendukung ketersediaan data kependudukan yang lebih akurat untuk perencanaan pembangunan Kota Makassar. (*)
