Ia menjelaskan, data penduduk yang akurat membantu pemerintah menghitung kebutuhan fasilitas umum. Perencanaan tersebut mencakup penyediaan sekolah, layanan kesehatan, tenaga medis, hingga tenaga pengajar sesuai perkembangan jumlah penduduk.
Pertumbuhan Penduduk Harus Diikuti Ketersediaan Fasilitas Publik
Munafri mencontohkan perkembangan kawasan permukiman di Kecamatan Tamalate dan wilayah Barombong. Pertumbuhan penduduk di kawasan tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dasar agar pelayanan kepada warga tetap memadai.
Sejumlah fasilitas yang perlu diperhitungkan antara lain puskesmas, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Pemerintah membutuhkan data kependudukan yang valid agar pembangunan fasilitas tersebut dapat direncanakan sesuai kebutuhan di lapangan.
Karena itu, pencatatan kelahiran bukan sekadar urusan penerbitan dokumen. Data setiap penduduk baru juga berperan dalam membantu pemerintah memahami perubahan jumlah dan persebaran penduduk di berbagai wilayah kota.
Dukcapil dan Fasilitas Kesehatan Perluas Kerja Sama
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr Nursaidah Sirajuddin, mengatakan kolaborasi antara Dukcapil dan fasilitas kesehatan telah dibangun melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).
Baca juga
Kerja sama tersebut melibatkan sejumlah rumah sakit dan puskesmas yang menyediakan layanan persalinan. Melalui kolaborasi ini, keluarga diharapkan lebih mudah mengurus dokumen kependudukan anak sejak berada di fasilitas kesehatan.
Nursaidah berharap cakupan kerja sama dapat diperluas ke lebih banyak fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit umum dan 19 puskesmas yang memiliki layanan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
Dari 19 puskesmas tersebut, sekitar enam unit telah menjalin kerja sama. Pemerintah berharap kemitraan yang sudah berjalan dapat terus dimaksimalkan dan diperluas agar layanan administrasi kependudukan semakin mudah dijangkau masyarakat.
“Harapan kami ke depan seluruh layanan kesehatan bisa bekerja sama, tidak hanya RS Ibu dan Anak,” harapnya.
Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Sistem Jemput Bola
Program fasilitasi akta kelahiran dan pembaruan KK ini mencerminkan pendekatan pelayanan yang lebih proaktif. Pemerintah tidak hanya menunggu warga datang ke kantor, tetapi berupaya mendekatkan layanan melalui koordinasi dengan rumah sakit dan puskesmas.
Munafri menilai pola tersebut perlu terus dikembangkan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat ditangani secara cepat dan tepat sasaran. Kehadiran petugas dalam proses pelayanan di fasilitas kesehatan diharapkan mengurangi beban keluarga, terutama orang tua yang baru saja menyambut kelahiran anak.
Melalui kolaborasi Dukcapil dan Dinas Kesehatan, Pemkot Makassar berharap pencatatan identitas anak dapat dilakukan lebih mudah sejak hari pertama kehidupan. Upaya ini sekaligus mendukung ketersediaan data kependudukan yang lebih akurat untuk perencanaan pembangunan Kota Makassar. (*)